Jakarta, Gontornews — Ketua STIE Ahmad Dahlan, Mukhaer Pakkana, memprotes adanya aparat TNI dan Polri yang masuk ke dalam lingkungan kampusnya untuk meminta data soal penceramah di dalam kampus.
Ia menjelaskan bahwa sempat ada aparat dari Binmas Polsek Jatiuwung dan Babinsa Danramil Kota Tangerang yang mendatangi kampusnya dalam waktu yang berbeda.
Menurut Mukhaer, pihak Binmas Polsek bertamu dan meminta kampus menyerahkan daftar penceramah serta isi khotbah masing-masing.
Sementara aparat dari Babinsa Danramil meminta nama-nama dosen serta alamatnya. “Kami sudah verifikasi aparat itu di Babinsa dan Polsek, dan ternyata benar,” kata Mukhaer seperti dilansir kumparan.com, Sabtu (7/4).
Mukhaer menegaskan bahwa pihaknya menolak dengan tegas permintaan data dari Polsek dan Danramil tersebut. Ia juga mempertanyakan urusan kedua aparat itu untuk masuk ke dalam kampus dan meminta data.
Sebab menurutnya, upaya sweeping terhadap isi materi ceramah merupakan ciri dari negara komunis dan otoriter. Ia pun memprotes soal adanya aparat keamanan yang masuk kampus itu.
“Apakah bangsa kita jelang Pemilu dan Pilpres sudah terjebak dengan gaya otoritarian? Saya bersumpah, tidak menerima perlakuan itu,” tegas dia.
Berikut pernyataan Mukhaer yang juga dimuat di media sosial Facebook miliknya.
Sbg penanggungjawab kampus, sy tdk terima jika ada perlakuan aparat keamanan masuk ke kampus. Pertama, Pihak Binamas Polsek Jatiuwung Kota Tangerang (nama terlampir tanda contreng) bertamu dan meminta agar pihak kampus menyerahkan daftar penceramah dan isi khotbah masing2 khatib. Kedua, sebelumnya pihak Babinsa Danramil Kota Tangerang (nama terlampir) juga bertamu dan meminta nama2 dosen dan alamatnya. Tentu secara tegas kami tidak memberikan dan tidak menerima perlakuan itu. Pihak aparat dari kedua institusi itu pun pamit balik. Yg menjadi pertanyaan, apa urusan kedua institusi itu masuk kampus? Apa aparat itu hadir ke kampus atas perintah? Apakah Kapolri dan Panglima TNI memang punya program sweeping ke kampus? Di negara2 komunis dan otoriter lazimnya pihak aparat negara melakukan sweeping terhadap isi materi ceramah. Apakah bangsa kita jelang Pemilu dan Pilpres sdh terjebak dgn gaya otoritarian? Sy bersumpah, tdk menerima perlakuan itu. [Fathurroji]
