Jakarta, Gontornews — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr HM Hidayat Nur Wahid MA (HNW) mendukung dan membenarkan kritik yang disampaikan oleh Pimpinan Muhammadiyah, NU, dan MUI bahwa Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035 yang disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang tidak mencantumkan frasa agama, sekalipun menyebut “budaya”, dinilai tidak sejalan dengan arah dasar UUD NRI 1945 dan UU Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Dengan peta jalan yang salah seperti itu, dikhawatirkan akan menuju ke arah yang salah, dan hasil yang salah, karena tidak sesuai dengan Konstitusi.
HNW mengatakan kalau Visi Pendidikan Indonesia tahun 2035 itu menyebutkan nilai-nilai budaya Indonesia, itu artinya Peta Jalan merujuk kepada Pasal 32 Bab XIII dari UUD NRI 1945 tentang Pendidikan dan Kebudayaan. Karenanya Peta Jalan itu mestinya juga merujuk ke Bab XIII Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa tujuan dari Sistem Pendidikan Nasional yaitu “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.”
Dengan demikian, maka Peta Jalan itu juga harus merujuk kepada UU Sisdiknas yang merupakan pengaturan operasional atas ketentuan UUD terkait dengan tujuan pendidikan nasional yang secara eksplisit menyebut Agama, sebagaimana ditegaskan lagi dalam Pasal 31 ayat (5) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.”
“Nah, bagaimana tujuan mencapai iman, takwa dan akhlak mulia serta menjunjung tinggi nilai agama bisa terpenuhi, apabila frasa agama tidak disebutkan sama sekali dalam peta jalan pendidikan nasional? Bagaimana pendidikan komitmen utuh mengikuti UUD NRI 1945 bisa terwujud dalam diri peserta didik dan dunia pendidikan, kalau hanya satu pasal disebut/dirujuk (soal nilai-nilai budaya), tapi pasal-pasal yang lain tidak disebut/dirujuk (soal nilai-nilai agama),” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Selasa (9/3).
HNW menjelaskan Indonesia memang bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler, melainkan negara berkonstitusi yang Konstitusinya berulang kali secara eksplisit lebih sering menyebut frasa “Agama” daripada frasa “Budaya”. Frasa agama disebutkan berkali-kali: terkait sumpah Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2)), jenis-jenins Peradilan (Pasal 24 ayat (2)), HAM (Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2)). Malah menjadi judul Bab pada Bab XI UUD NRI 1945: Agama, yang disebutkan lagi dalam Pasal 29 ayat (2), dan soal Pendidikan dalam Pasal 31 ayat (5).
“Maka akan menjadi pendidikan berkonstitusi yang buruk, bila para penyusun draf Peta Jalan itu sejak awalnya hanya menyebut frasa budaya dengan mengabaikan frasa agama yang disebutkan bertaburan di berbagai pasal dan ayat dari Konstitusi. Karenanya sangat penting agar Kemendikbud segera merevisi ketidakbenaran peta jalan tersebut,” tandasnya.
HNW menambahkan bahwa peran agama sebagai sarana pendidikan terkait iman, takwa dan akhlak mulia juga tergambar dengan sangat jelas dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. “Banyak ketentuan dalam UU Sisdiknas itu yang secara spesifik menyebut frasa agama guna sebagai sarana pendidikan terkait iman, takwa dan akhlak yang mulia. Seharusnya perumus Peta Jalan sejak awal merujuk secara benar kepada UU Sisdiknas itu, agar bisa menghadirkan Peta Jalan yang sejak dari draf awalnya sudah benar dan tidak malah bermasalah,” ujarnya.
Misalnya, dalam Pasal 1 angka 2 UU Sisdiknas, disebutkan sangat jelas soal definisi Pendidikan Nasional, yaitu: Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. “Di Pasal ini sangat jelas, yang disebut pertama kali nilai agama, baru setelah itu disebut nilai budaya. Jabaran yang sangat sesuai dengan ketentuan UUD NRI Pasal 31 dan Pasal 32.”
Oleh karena itu, HNW mengkritisi dijadikannya budaya sebagai rujukan Peta Jalan, tetapi agama malah sama sekali tidak disebut sebagai rujukan dalam Peta Jalan Pendidikan Kemendikbud. “Peta Jalan Pendidikan itu rujukannya ke mana apabila bukan ke UU Sisdiknas dan UUD. Ini sangat tidak rasional. UU Sisdiknas sebagai panjabar UUD, sangat jelas menyebut frasa agama dan menyebutkan peran agama, tetapi di Peta Jalan Pendidikan justru sama sekali tidak disebutkan,” tandasnya.
Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, menuturkan bahwa dengan dihilangkannya frasa agama, maka sudah sewajarnya bila sejumlah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) besar di Indonesia, yang sangat peduli dengan Konstitusi dan Pendidikan seperti Muhammadiyah, MUI, Nahdlatul Ulama, dan lainnya, mengkritik keras Peta Jalan Pendidikan itu.
“Wajar bila banyak yang mengkritik dan memprotes, karena Peta Jalan Pendidikan ini salah memahami ketentuan UUD dan UU soal tujuan Pendidikan Nasional, sehingga menghadirkan arah yang salah. Sangat dikhawatirkan bila karenanya akan menghadirkan kegiatan dan hasil pendidikan yang salah juga,” ujarnya.
HNW menambahkan seharusnya kontroversi dan kegaduhan ini tidak perlu terjadi bila Mendikbud mau mendengarkan suara dari DPR yang sudah mengingatkan sejak awal. “Pada Januari 2021 yang lalu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari FPKS Abdul Fikri Faqih dan Komisi X DPR RI sudah menyuarakan kritik mendasar tehadap Peta Jalan Pendidikan Nasional ini. Tetapi tidak segera mendapat respons yang konstruktif dan operasional oleh Mendikbud. Terbukti tidak adanya revisi atas Peta Jalan yang oleh Kemendikbud disebut masih draf itu. Sehingga belakangan menimbulkan protes dan penolakan yang meluas,” jelasnya.
Oleh karenanya, lanjut HNW, agar Peta Jalan itu tidak malah menghadirkan pendidikan ketidaktaatan kepada UUD dan UU Sisdiknas, sehingga terjadi salah pijakan dan kebijakan, salah arah dan salah hasil, sudah sangat seharusnya Kemendikbud segera mencabut atau merevisi Peta Jalan Pendidikan bermasalah tersebut, dengan menaati ketentuan Konstitusi dan UU Sisdiknas. Selain sudah memasukkan frasa Budaya, juga segera memasukkan frasa Agama dalam Peta Jalan tersebut. “Sehingga sejak dari awal Peta Jalan Pendidikan Nasional betul-betul berbasiskan ketaatan kepada UUD NRI 1945 dan UU Sisdiknas, agar demikian juga program dan hasil pendidikan hingga 2035,” pungkasnya. []
