Jenewa, Gontornews – Pemerintah Tiongkok menolak anggapan Panel HAM PBB yang mengatakan bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang, Tiongkok. Lebih lanjut, Tiongkok menjelaskan bahwa program yang dilaksanakan oleh Tiongkok adalah program pendidikan ulang serta pelatihan yang dilakukan untuk membendung masalah ekstrimisme di Tiongkok, khususnya di Xinjiang.
Panel HAM PBB mengatakan bahwa Tiongkok telah melakukan penahanan terhadap 1 juta Muslim Uighur dan Han Cina di kamp militer Xinjiang.
Selain PBB, sejumlah kecaman dari dunia internasional seperti Amerika Serikat yang diwakili langsung oleh Presiden Doland Trump.
“Ini bukan pengaiayaan,” kata Direktur Publikasi Biro HAM Kantor Informasi Dewan Negara, Li Xiaojun, sebagaimana dilansir Reuters.
“Apa yang Tiongkok lakukan adalah membangun pusat pelatihan profesional ataupun pusat pendidikan,” tambah Li.
Secara spesifik, Li menyindir ketidakberhasilan langkah Eropa dalam membendung aksi terorisme yang terjadi di wilayahnya.
“Jika Anda tidak mengatakan itu adalah cara terbaik, mungkin itu adalah cara yang diperlukan untuk menghadapi kalangan ekstrimisme berkedok agama atau karena Barat telah gagal dalam melakukan aksi tersebut. Lihatlah Belgia, Paris dan beberapa negara Eropa lainnya yang telah gagal,” sindir Li.
Li menambahkan jika kamp pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Tiongkok di Xinjiang tidak lebih dari sekedar sekolah kejujuran dan mendapatkan keterampilan setelah lulus.
“Singkatnya, (program pendidikan ulang/reeducated) itu seperti pelatihan kejujuran. Anak-anak Anda pergi ke sekolah untuk mendapatkan keterampilan yang lebi baik serta pekerjaan yang layak setelah lulus,” jelas Li.
“Tetapi pusat pelatihan dan pendidikan semacam ini hanya menerima orang-orang dalam waktu singkat seperti program lima hari, tujuh hari, sepuluh hari, satu bulan dan dua bulan,” pungkasnya. [Mohamad Deny Irawan]
