Riyadh, Gontornews — Dua hari lalu, Arab Saudi mengeluarkan aturan impor baru, yang mencakup ketentuan yang dianggap sebagai tantangan langsung kepada Uni Emirat Arab, dalam konteks eskalasi perselisihan antara kedua pihak, yang baru-baru ini muncul setelah Riyadh yang melarang perjalanan ke Abu Dhabi, dan perselisihan antara kedua pihak dalam masalah OPEC+.
Menurut undang-undang baru yang diumumkan oleh Menteri Keuangan, Muhammad Al-Jadaan, Arab Saudi menghindari barang Israel atau barang lain yang diproduksi di zona bebas negara-negara Teluk.
Diketahui bahwa pelabuhan wilayah Jebel Ali di Emirat merupakan salah satu pengekspor barang-barang manufaktur terbesar ke Arab Saudi.
Pasal 31 undang-undang tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa “komoditas yang tidak memperoleh status asal nasional yaitu jika salah satu komponennya dihasilkan atau diproduksi di entitas Zionis, atau jika salah satu elemen netral yang disebutkan dalam Pasal (9) dari modal yang dihasilkan baik seluruhnya atau sebagiannya dimiliki oleh perusahaan Israel atau perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam daftar boikot Arab terhadap Israel.”
Menurut kantor berita Reuters, keputusan Arab Saudi tersebut, yang menghindari barang yang diproduksi di zona bebas atau yang menggunakan komponen konsesi pabean preferensial Israel, merupakan langkah yang dianggap sebagai tantangan bagi Uni Emirat Arab, sebagai pusat perdagangan dan bisnis di kawasan tersebut.
Selain itu, Arab Saudi, negara pengimpor terbesar di kawasan itu, sedang berusaha untuk mendiversifikasi ekonominya dan mengurangi ketergantungannya pada minyak, sementara pada saat yang sama menciptakan lebih banyak pekerjaan bagi warganya, sebuah poin yang termasuk dalam perubahan aturan yang diumumkan pada akhir pekan ini. [Fathur]
