Jenewa, Gontornews — Badan Pengungsi PBB, Selasa (04/07/2023), terus mengkhawatirkan upaya penolakan masuk migran oleh otoritas Yunani. Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) pun mendorong negara-negara untuk menghormati hak asasi manusia termasuk hak hidup dan hak mencari suaka.
“Kami mengetahu laporan terbaru dari Penjaga Pantai Turki. Dalam hal penolakan umum, di perbatasan darat dan laut, kami telah lama menyembunyikan alarm tentang peningkatan frekuensi pengusiran dan penolakan pengungsi serta pencari suaka di Eropa baik di perbatasan darat maupun laut. Kami telah meminta negara-negara terkait untuk menyelidiki dan menghentikan praktik-praktik ini,” kata Jurubicara UNHCR, Shabia Mantoo, kepada Anadolu.
“Negara harus menjunjung tinggi komitmen dan menghormati hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup dan hak untuk mencari suaka,” sambungnya.
Ahad (02/07/2023) lalu, Angkatan Laut Yunani mendorong kembali 84 migran ke perairan teritorial Turki di dekat Ayvacik, provinsi Cakakkale Barat. Komando Grup Aegean Utara dari Penjaga Pantai Turki melakukan operasi penyelamatan dan membawa orang-orang tersebut ke darat.
Turki bersama kelompok hak asasi global berulang kali mengutuk praktik ilegal Yunani yang mendorong kembali para pencari suaka ke perairan. Mereka mengangap perilaku Turki ini melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan hukum internasional karena membahayakan nyawa para migran yang rentan, termasuk wanita dan anak-anak.
Pada saat yang sama, Mantoo menyayangkan insiden kapal karam yang menewaskan 82 migran gelap di Peloponnese, Yunani, 14 Juni silam. Ia pun mendorong penyelidikan independen untuk memastikan penyebab terbaliknya kapal berisi ratusan migran gelap tersebut. [Mohamad Deny Irawan]
