Jakarta, Gontornews–Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Yunahar Ilyas menyebutkan ada dua hal yang hingga saat ini masih menjadi permasalahan umat muslim Indonesia
Adalah persoalan akhlak dan kesenjangan ekonomi. “Degradasi akhlak umat Muslim saat ini sangat memprihatinkan,”jelasnya Senin (1/1/2017) di Yogyakarta
Dikatakannya ada tiga permasalahan akhlak yang saat ini kerap melanda umat Muslim. Adalah akhlak pribadi, akhlak sosial, dan akhlak di ruang publik. Akhlak pribadi bagi seorang Muslim, berarti tidak melakukan zina dan menjauhinya, tidak mencuri dan korupsi, tidak mabuk-mabukan dan mengonsumsi narkoba, tidak membunuh, tidak berbohong, dan tidak melakukan hal apapun yang dilarang agama.
Ia mencontohkan pemberatasan Minuman Keras (miras) yang menurut Yunahar sudah cukup masif dilakukan oleh pihak kepolisian. Puluhan bahkan ratusan ribu botol miras hasil razia sudah dimusnahkan polisi. Namun kata Yunahar usaha ini tidak didukung penuh oleh kebijakan pemerintah.
Sehingga kebijakan yang ada sebatas pemetaan lokasi yang diperbolehkan menjual miras sesuai kadarnya, belum pada aturan untuk melarang peredaranya, atau penutupan pabrik yang mengolahnya. “Sebanyak apapun botol yang disita, berapa kalipun melakukan razia, miras tidak akan habis karena pabriknya masih diperbolehkan beroprasi,” tegasnya.
Terkait akhlak sosial, Yunahar menjelaskan kepedulian terhadap sesama bangsa Indonesia, khususnya umat Islam saat ini cukup merosot. Masyarakat sekarang lebih banyak acuh tak acuhnya ketimbang rasa peduli. Sedangkan akhlak di ruang publik yang berkaitan dengan kedisiplinan, kebersihan, dan menghargai waktu. Termasuk kebiasaan corat-coret, vandalism, di ruang publik yang marak di Indonesia. “Corat-coret di ruang publik itu bukan cerminan ekspresi, tapi melihatkan kemerosotan akhlak,” jelasnya.
Adapun permasalahan umat Islam yang kedua adalah kesenjangan ekonomi. Menurut Yunahar kesenjangan ekonomi di Indonesia sudah di bawah kewajaran. 1% orang Indonesia menguasai 55% asset negara. Bahkan di Jakarta, 11% orang yang menguasai 77% property di sana. Termasuk 85% lahan perkebunan di Indonesia yang hanya dimiliki oleh 25 orang saja. “Saya harap pemerintah melakukan terobosan-terobosan baru untuk mengatasi masalah serius ini,” katanya. (M Khaerul Muttaqien)
