Jakarta, Gontornews — Gejala pereziman (rezimisasi) agama yang disinyalir oleh Muhammadiyah merupakan fenomena memprihatinkan. Bahkan kecenderungan itu, apalagi jika negara terlibat, dapat dipandang sebagai melanggar Konstitusi. UUD 1945 Pasal 29 menegaskan bahwa negara menjamin kebebasan beragama dan kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Maka pemaksaan suatu agama atau paham keagamaan tertentu kepada pihak lain merupakan bentuk pelanggaran Konstitusi. Demikian ditegaskan Prof Dr M Din Syamsuddin, mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ketua Dewan Pertimbangan MUI.
Din Syamsuddin setuju masalah itu dibahas dan dijernihkan, karena kalau menguat sangat potensial mengganggu kerukunan antarumat beragama, dan intraumat beragama. Menurut Din, rezimisasi paham keagamaan nyata adanya, seperti tampak pada desakan sementara kalangan akan paham tertentu sebagai kebenaran tunggal, dan menyalahkan paham lain bahkan meminta negara untuk meniadakannya. Atau, negara mendukung paham tertentu dalam penetapan hal keagamaan tertentu dan mengabaikan paham lain. Sikap demikian menurut Din merupakan sikap egois, arogan, dan otoriter.
Sikap demikian tampak pada kecenderungan mengklaim kebenaran padahal belum tentu benar, bahkan acapkali melakukan persekusi terhadap pihak lain yang tidak disetujuinya. Jika terjadi di kalangan umat Islam maka dapat dikatakan kelompok itu tidak mengamalkan wawasan wasatiyat Islam yang antara lain mengedepankan tasamuh (toleransi). Jelas itu buka sikap moderat tapi bentuk ekstremitas. Maka negara harus menolaknya, karena negara harus berada di atas dan untuk semua kelompok.
“Negara tidak boleh kalah oleh kelompok yang memaksakan kehendak dan mengklaim kebenaran secara sepihak, serta mendesak negara untuk mendukungnya,” ujar Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu.
Paham keagamaan, terutama dalam masyarakat majemuk, termasuk di kalangan umat Islam, menurut pakar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Jakarta ini, sangat beragam lantaran ada perbedaan ayat atau hadis yang menjadi acuan dan perbedaan penafsiran terhadap keduanya. Karena itu, seyogyanya semua kelompok mengedepankan syura dan berdiskusi mencari kebenaran, karena pendapat tertentu walau diklaim dianut oleh mayoritas belum tentu benar atau lebih baik.
“Tasamuh (toleransi) dan syura (bermusyawarah) adalah dua watak Ummatan Wasathan atau Jalan Tengah Islam (Wasatiyyat Islam). Kepada kelompok yang menjadi korban atau sasaran persekusi tidak perlu bereaksi karena hanya akan menggoyahkan sendi-sendi ukhuwah Islamiyah. Terhadap mereka, kita cukup mengelus dada betapa sering terjadi ucap dan laku tidak sama.”[]
