Jenewa, Gontornews — Dewan Keamanan PBB berencana untuk mengadakan pertemuan untuk membahas situasi di Jammu dan Kashmir, Selasa (17/12). Pertemuan yang rencanaya dilakukan tertutup tersebut untuk pertama kalinya sejak India menghapus otonomi khusus kepada masyarakat Jammu dan Kashmir.
Pertemuan yang diajukan oleh Cina tersebut merupakan tindaklanjut dari surat yang diajukan oleh Menteri Luar Negeri Pakistan, Shah Mahmood Qureshi, kepada DK PBB 12 Desember yang lalu.
Dalam surat tersebut Pakistan, sebut Qureshi, menyampaikan keprihatinanya terhadap kondisi di Jammu dan Kashmir serta kemungkinan terjadinya peningkatan ketegangan di wilayah tersebut.
“Mengingat meningkatnya eskalasi situasi dan risiko, Cina menggemakan permintaan Pakistan serta meminta pengarahan Dewan untuk situasi di Jammu dan Kashmir,” tulis pernyatan diplomat Cina untuk PBB sebagaimana dilansir Reuters.
Sejumlah diplomat mengonfirmasi bahwa pertemuan DK PBB untuk membahas Jammu dan Kashmir akan berlangsung pada Selasa.
Sebagaimana diketahui, dalam menangani konflik di Kashmir dan Jammu, DK PBB mengadopsi resolusi 1948 dan 1950. Resolusi tersebut menyerukan agar kedua negara menginisiasi pemungutan suara untuk menentukan suatu daerah guna memperjelas masa depan masyarakat Kashmir.
Sementara resolusi lain menyerukan agar kedua negara menahan diri untuk tidak membuat pernyataan, melakukan atau mengizinkan apapun yang berpotensi memperburuk situasi di Kashmir dan Jammu. [Mohamad Deny Irawan]
