Jakarta, Gontornews — Pemerintah Arab Saudi telah mengeluarkan kebijakan terkait pemeriksaan biometrik visa bagi calon jamaah haji dan umrah.
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyatakan, pihaknya memahami dan menghargai niat baik Kedutaan Besar (Kedubes) Arab Saudi, yaitu agar ada digitalisasi data sekaligus mempermudah calon jamaah haji dan umrah.
“Namun karena kondisi yang belum siap dan memadai, kami mendorong pemerintah RI agar meminta dan mendesak Kedubes Saudi Arabia untuk menunda pelaksanaannya sampai semuanya siap,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Gontornews di Jakarta, Senin (21/1).
Sekretaris Fraksi PKS ini menjelaskan, belum siapnya infrastruktur dan sistem yang ada dari pihak kedutaan Arab Saudi, alih-alih mempermudah, justeru cenderung bisa berpotensi mempersulit calon pemohon visa karena harus datang sendiri ke tempat-tempat pengambilan data yang lokasinya jauh dan jumlahnya masih sedikit.
“Termasuk kesiapan sangat penting yang kami soroti adalah kepastian jaminan keamanan dan perlindungan data pribadi calon jamaah haji yang harus melewati pemeriksaan biometrik ini,” katanya.
Ia mengatakan, pemerintah harus bisa memastikan agar pihak Kedubes Arab Saudi memiliki perjanjian yang mengikat dengan pihak ketiga yang mengelola data tersebut.
“Kita ingat kasus kebocoran data pengguna Facebook beberapa waktu lalu karena tindakan pihak ketiga. Kita harus belajar dari kasus tersebut agar jangan sampai terulang kembali,” ungkapnya.
Menurutnya, semua ini dilakukan demi mempermudah dan melindungi hak calon jamaah haji dan umrah, khususnya terkait perlindungan data pribadi. [Fathurroji]
