Ahmad Sastra, Cendekiawan Muslim
Pagi hari sekitar jam 08.00, saya mampir di warung kopi. Sambil menyeruput kopi panas langganan saya, pemilik warung [sebut saja KS], membuka pembicaraan bernada curhat. Dia agak kecewa saat anak perempuannya tidak lulus tes di sekolah SMP tak jauh dari rumahnya. Padahal dia merasa bahwa anaknya cukup cerdas dan selalu mendapat juara saat di SD.
Dengan penuh kecewa dan sedih dia meninggalkan sekolah setelah melihat papan pengumuman bersama anaknya. Beberapa langkah sebelum keluar gerbang, tiba-tiba salah satu guru memanggilnya. Setelah sedikit mendiskusikan tentang ketidaklulusan anaknya, guru itu lantas bertanya, “Bapak mau beli bangku gak, biar anak bapak bisa sekolah di sini?”
Kaget campur bingung, begitu pertama reaksi tukang kopi itu. Saya lantas bertanya, berapa bangku itu dijual. Dia tidak menjawab angka, hanya menjawab besar juga sih untuk ukuran tukang warung kopi. Ia melanjutkan jawaban, “Saya sih bukan masalah uang, tapi caranya kok seperti itu, bukannya itu suap, maka saya putuskan untuk tidak membeli bangku itu.”
Jika direnungkan betapa perilaku oknum sekolah itu tidak manusiawi dan tidak beradab. Meminjam istilah dalam pancasila sila kedua: kemanusiaan yang adil dan beradab. Perilaku oknum sekolah itu tidak berperikemanusiaan karena tidak menghargai potensi manusia dan tidak berkeadilan karena yang berkualitas justru yang disingkirkan, yang berduit yang diperhatikan. Pancasila oh pancasila, kasihan nian dirimu.
Tanpa terasa kopi saya habis saya seruput. Perasaan saya sama saat mendengar kisah pilu rakyat jelata itu: heran campur sedih. Saya lantas pulang ke rumah, duduk manis di bangku, buka laptop dan menulis tulisan yang Anda baca sekarang ini. Kaget dan sedih ya? Yuk kita lanjutkan bacanya hingga akhir, baru boleh komentar.
Saat masih duduk di bangku SD, saya diajarkan tentang hulu dan hilir. Aliran sungai dimulai dari daerah yang lebih tinggi di kawasan pegunungan atau perbukitan dan berakhir di kawasan pesisir atau tepi pantai. Daerah tempat aliran sungai berawal disebut sebagai daerah hulu sungai, dan daerah tempat aliran sungai berakhir disebut daerah hilir. Kesimpulannya letak hulu ada di atas dan hilir berada di bawah.
Dalam perspektif sosiologi politik, hulu adalah pemerintah pembuat kebijakan dan masyarakat bawah adalah hilirnya. Ibarat mata air, jika hulu mata airnya keruh, maka hilirnya akan lebih keruh. Jika hulu mata airnya jernih, maka hilirnya kemungkinan besar jernih pula. Jika hulu sistem politiknya rusak, maka hilirnya adalah peradaban masyarakat yang hancur.
Hulu politik negeri ini adalah sistem demokrasi yang berwatak asli pragmatisme transaksional untuk memburu harta, tahta dan wanita. Dimulai dari partai sudah diberlakukan mahar yang tinggi untuk mendapatkan nama dan atau untuk dicalonkan menjadi pejabat. Tidak ada makan gratis, kata sebuah pepatah.
Budaya transaksional ala demokrasi akan melahirkan budaya kleptokrasi, dimana modal yang telah dikeluarkan saat nyalon, harus bisa dikembalikan saat menjabat. Ujung dari kleptokrasi adalah budaya korupsi, kolusi dan nepotisme. Mungkin bukan hanya jabatan pemerintahan, untuk menjadi PNS, bisa jadi juga ada jual beli kursi.
Tidak mengherankan jika hulunya telah busuk, maka hilir akan lebih busuk. Jika hulunya dibudayakan suap di antara para pejabat, maka di grassroot masyarakat akan lebih masif lagi budaya suap menyuap ini. Jika hulunya tak beradab, maka akan melahirkan masyarakat yang biadab.
Jika hulu demokrasi adalah budaya korupsi, maka hingga hilir akan terjadi lingkaran korupsi juga. Jika pejabat paling tinggi korupsi, maka pejabat ke bawahnya juga akan melakukan hal yang sama. Jangan heran jika ada dana bantuan dari atas satu miliar, namun sampai ke tangan rakyat sudah jauh berkurang. Jika andai seorang presiden korupsi, maka gubernur, bupati, camat, hingga ketua RT akan juga korupsi. Bagaimana hulu, begitulah hilirnya.
Jika hulu sistem demokrasi terdapat banyak perilaku gila, maka hingga hilirpun masyarakat akan merasakan stress, depresi akan tekanan hidup. Tidak hanya sampai di situ, saking gilanya demokrasi, suara profesor disamakan dengan suara orang gila, itulah mengapa orang gila juga diikutkan untuk pemilu. Democrazy, benar-benar gila.
Jika hulu sistem demokrasi membudayakan jual beli kursi jabatan, maka hingga hilirnya, sekolah atau kampus juga akan melakukan transaksi jual beli bangku. Mungkinkah di institusi pengadilan, kejaksaan, kepolisian, militer, dan berbagai instansi pemerintah juga ada transaksi jual beli jabatan? Jika iya, sungguh terlalu, gila bener.
Secara genealogis, demokrasi hakekatnya adalah anti agama, begitupun komunisme. Ujung kedua ideologi transnasional itu adalah materialisme pragmatisme. Nilai-nilai agama dan malah diabaikan, hanya bertolok ukur kepada manfaat semata [utility]. Nilai ini sejalan dengan teori revolusi mental nya Karl Marx yang menyatakan bahwa negara akan bisa maju, jika rakyatnya dijauhkan dari agama, sebab agama adalah candu.
Maka dari warung kopi, bisa kita simpulkan bahwa sistem kapitalisme demokrasi sekuler atau komunisme sosialis ateis adalah sistem hulu yang tak beradab dan akan melahirkan kehancuran peradaban sebuah bangsa. Selamanya Indonesia akan tambah hancur jika masih menerapan sistem ini. Jadi teringat perkataan Prof Mahfud MD bahwa bahkan jika malaikat masuk sistem akan bisa jadi iblis.
Dengan demikian, sudah saatnya kita buang sistem setan ini dan kita kembali kepada sistem Islam yang dari hulunya bersih dan jernih. Al Qur’an sebagai panduan sistem politik pemerintahan, dalam sejarah telah melahirkan gemilangnya peradaban manusia selama 14 abad. Mari kita terima Islam dengan lapang dada, sebab Indonesia lebih baik dengan Islam, bukan dengan demokrasi maupun komunisme.
