Jakarta, Gontornews – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jazuli Juwaini, meminta kepada seluruh masyarakat agar mampu berpikir objektif dan proporsional dan tidak menyebut fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai sumber polemik atau penyebab kegaduhan. Baginya, Fatwa merupakan bentuk perhatian ulama dalam membimbing dan mengawal umat dalam menjalankan agamanya.
“Soal fatwa MUI, semua pihak harus mendudukkan posisi fatwa secara benar. Adalah tugas ulama untuk membimbing dan mengawal umat untuk komitmen menjaga agamanya,” ungkap Jazuli.
Beberapa hari terakhir, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang terkait dengan penistaan agama belakangan ini mendapat sorotan beberapa pihak. Fatwa tersebut dinilai menjadi sumber kegaduhan dan polemik. Berbagai aksi demonstrasi juga dipermasalahkan hingga dituduh antikebhinnekaan.
Bahkan, Kapolri, Jendral Tito Karnavian menyebut fatwa sebagai penyebab keresahan dan anti kebhinekaan.
Jazuli Juwaini mengingatkan bahwa sejak Indonesia merdeka, komitmen terhadap agama telah dikembangkan dan tidak pernah dibenturkan dengan eksistensi pemerintahan. Bahkan kedudukan ulama dan fatwanya dalam sejarah bangsa Indonesia sangat disakralkan.
“Sejarah mencatat fatwa menjadi solusi bagi umat bahkan berkontribusi bagi bangsa saat revolusi fisik melawan penjajah seperti fatwa resolusi jihad Kyai Hasyim Asyari,” tegas Jazuli.
Ketua Fraksi PKS ini lalu menyoroti soal maraknya demonstrasi dan bentuknya. Menurutnya, adalah tugas aparat untuk menjaga ketenangan, keamanan dan ketertiban. Jazuli juga meminta agar aparat tetap bersikap netral dan tidak berpihak sebagai bentuk penjagaan atas supremasi hukum di Indonesia.
“Sebagai aparat dia harus bertindak profesional, netral dan imparsial. Berdiri di tengah, tidak boleh terprovokasi untuk terlibat dalam konflik yang ada di masayarakat, serta tidak boleh (ada kesan) berpihak kepada kelompok tertentu,” katanya.
“Sekali aparat berpihak atau bias kepentingan maka hukum tidak akan bisa ditegakkan secara adil, terjadi ketidakpercayaan ( distrust ). Dan jika dibiarkan akan menyebabkan disharmoni dan disorganisasi sosial,” tambahnya.
Sebaliknya, ketika aparat netral dan profesional, hukum ditegakkan secara objektif, jujur dan hanya berpihak pada keadilan maka pasti akan terwujud ketentraman di masyarakat.
“Saya yakin itu kunci mengatasi kegaduhan dan polemik yang terjadi. Jadi, bukan fatwa ulama yang digugat sebagai penyebab masalah,” jelas Jazuli.
Terakhir, Jazuli Juwaini meminta agar semua pihak mewaspadai jangan sampai ada pihak ketiga yang sengaja membenturkan hubungan harmonis antara umat dengan aparat.
“Waspadai pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sengaja menciptakan kegaduhan dan mengambil keuntungan pragmatis dari situasi saat ini. Tetap jaga persatuan dan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara,” pungkas Jazuli. [Mohamad Deny Irawan]
