Kabul, Gontornews – Pemerintah Afghanistan yang dipegang oleh Taliban telah mengeluarkan surat pemberitahuan perihal pembatasan terbaru terhadap perempuan di universitas negara itu. Hal itu dilakukan dengan alasan untuk menjaga kepentingan nasional dan menjaga kehormatan Perempuan Afghanistan.
Kementerian Pendidikan Tinggi Afghanistan mengatakan bahwa perempuan tidak diperbolehkan mengakses pendidikan universitas sampai batas yang belum diketahui. Informasi tersebut dituangkan dalam surat resmi yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan yang ditandatangani langsung oleh Menteri Pendidikan Tinggi Afghanistan, Neda Mohammad Nadeem.
“Anda semua diinformasikan untuk segera melaksanakan perintah penangguhan pendidikan perempuan tersebut sampai pemberitahuan lebih lanjut,” demikain isi surat pemeberitahuan tersebut yang dikirim keseluruh universitas di negara itu, sebagaimana dilansir Aljazeera.
Saat ditanya media soal kebenaran dari perintah pembatasan sekolah di universitas bagi Perempuan Aghanistan, Juru bicara kementerian, Ziaullah Hashimi, yang men-tweet surat tersebut juga mengkonfirmasi ke beberapa kantor berita termasuk AFP dan Associated Press.
Mengetahui pembatasan terbaru tersebut, Pemerintah Inggris dan Amerikat Serikat mengecam langkah Taliban. Mereka menyebut hal tersebut sebagai “gangguan” dan “pelanggaran”.
“Ini jelas melanggar janji lain dari Taliban,” kata Stephane Dujarric, Juru bicara PBB kepada wartawan.
Dujarric mengaku telah melihat hal tersebut sejak Taliban mengambil alih Pemerintahan Afghanistan tepatnya saat berkurangnya ruang bagi perempuan, tidak hanya dalam pendidikan, tetapi juga akses ke area publik.
“Ini adalah langkah lain yang sangat meresahkan dan sulit membayangkan bagaimana sebuah negara dapat berkembang, dapat menghadapi semua tantangan yang ada tanpa partisipasi aktif perempuan dan pendidikan mereka,” lanjut Dujarric.
Senada dengan itu, Wakil Duta Besar AS untuk PBB Robert Wood memberikan kritikan tajam terhadap langkah Taliban. Menurutnya, Taliban tidak bisa berharap untuk menjadi anggota komunitas internasional lantaran kebijakan yang dianggap mendiskriminasikan perempuan itu.
“Taliban tidak dapat berharap untuk menjadi anggota yang sah dari komunitas internasional sampai mereka menghormati hak semua warga Afghanistan, terutama hak asasi manusia dan kebebasan dasar perempuan dan anak perempuan,” tegasnya. []
