Organisasi Papua Medeka (OPM) adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat yang sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya dan untuk memisahkan diri dari Indonesia.
OPM mencapai puncaknya dalam organisasi dan manajemen (dalam istilah modern) karena OPM telah memiliki struktur eksekutif dengan adanya Presiden Pemerintahan Sementara Papua dan kelembagaan legislatif (senat). OPM juga memiiki Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), sebagai sayap militer OPM.
TPNPB dibentuk pada 26 Maret 1973, setelah Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat tanggal 1 Juli 1971 di Markas Victoria. Pembentukan TPNPB berdasarkan Konstitusi Sementara Republik Papua Barat yang ditetapkan pada tahun 1971 pada Bab V bagian Pertahanan dan Keamanan.
OPM juga membentuk Kongres Rakyat Papua tanggal 29 Mei – 4 Juni 2000 intinya menggugat penyatuan (integrasi) dalam wilayah NKRI. OPM juga telah mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat (AS), melalui Kongres AS pada tahun 2005, telah dibuat Rancangan Undang-Undang 2601 yang memuat masalah Papua.
Undang-Undang tersebut telah disetujui secara mayoritas dalam sidang Kongres AS. Pada Section 1115 disebutkan adanya kewajiban Menlu AS untuk melaporkan kepada Kongres tentang efektivitas Otonomi Khusus Papua dan keabsahan penentuan pendapat rakyat Papua (Pepera) tahun 1969.
Terdapat juga klausul yang mengharuskan Menlu AS melaporkan kepada Kongres terkait dengan pelanggaran-pelanggaran HAM di Papua. OPM sangat gencar dalam manuver internasionalnya, melalui Free West Papua Campaign tanggal 28 April 2013, Kantor Perwakilan OPM di Oxford Inggris secara resmi telah dibuka.
Ini mengindikasikan OPM telah membentuk Kantor Perwakilan Diplomatik sebagaimana negara yang telah berdaulat dan mendapat pengakuan resmi negara lain atas kedaulatannya.
Dua bulan setelah peresmian Kantor Perwakilan OPM di Oxford, kelompok Jhon Otto Ondewame Cs melalui organisasi West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) telah diundang ke KTT ke-19 Forum Negara-Negara Rumpun Melanesia (Melanesian Spearhead Group/MSG) di Noumea, New Caledonia.
Tindak lanjut dari dari KTT MSG itu, mereka memantau perkembangan HAM di Papua. Perwakilan OPM di luar negeri ini akan menjadi cikal bakal perwakilan diplomatik (Duta Besar) negara Papua.
Selain itu, OPM juga menginduk kepada Unrepresented Nations and People Organization (UNPO) yang bermarkas di Belanda, selain termasuk pula Fretilin, GAM, dan RMS. UNPO sebagai wadah koordinasi tingkat internasional tersebut menunjukkan gerakan separatis dan makar di Indonesia tidaklah berdiri sendiri, melainkan ada pengaruh asing.
