Nay Pyi Taw, Gontornews — Kantor Militer Myanmar memutuskan untuk menghentikan kegiatan kemiliteran di Rakhine Utara sejak terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh etnis Rohingya. Reuters menduga bahwa penghentian kegiatan militer Myanmar di Rakhine merupakan bagian dan upaya perundingan damai di wilayah tersebut.
Dalam pertanyaan resminya, militer Myanmar, menyampaikan penghentian operasi militer di wilayah Rakhine Utara dan Timur hingga 30 April 2019 mendatang. Sementara itu, Pemerintah Myanmar berharap kesepakatan damai akan terjalin paling lambat pada tahun 2020 mendatang.
Juru bicara pemerintah Myanmar, Zaw Htay, mengatakan bahwa pihak militer telah meyampaikan pernyataannya tersebut kepada pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi sembari menegaskan bahwa mereka ingin memulai proses perundingan damai dengan etnis Rohingya.
“Kami berharap akan ada hasil baik yang dihasilkan,” ungkap Zaw Htay dalam konferensi pers yang dilansir Reuters.
Sejak menduduki kursi kepemimpinan Myanmar pada tahun 2016, Aung San Suu Kyi telah memprioritaskan perundingan damai dalam penyelesaian konflik meski belum menghasilkan sesuatu yang signifikan.
Di sisi lain, militer Myanmar telah terlibat dalam sejumlah konflik yang terjadi di Myanmar. Umumnya, militer Myanmar menyerang kelompok-kelompok yang mewakili etnis minoritas yang menginginkan wilayah otonomi yang lebih luas bagi mereka.
Selain etnis Rohingya di Rakhine Utara, militer Myanmar juga menghentikan operasi militer di bagian timur, di mana, hidup di wilayah tersebut kelompok minoritas lainnya seperti Kachin dan Shan. [Mohamad Deny Irawan]
