Jenewa, Gontornews — Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan militer Myanmar tentang konsekuensi parah atas kekerasan terhadap pengunjuk rasa anti-kudeta militer. Utusan khusus PBB, Christine Schraner Burgener, Senin (15/2/2021), menyayangkan pemutusan akses internet bagi warga Myanmar.
“Ibu Schraner Burgener telah menegaskan hak berkumpul secara damai harus sepenuhnya dihormati dan bahwa demonstran tidak dikenakan pembalasan,” kata Jurubicara PBB, Farhan Haq, kepada Reuters.
“Dia telah meyampaikan kepada militer Myanmar bahwa dunia sedang mengawasi dengan cermat. Segala bentuk tindakan keras kemungkinan besar akan memiliki konsekuensi yang parah,” imbuhnya kepada wakil junta militer Myanmar, Soe Win.
Sejak militer Myanmar menangkap pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, dan petinggi partai NLD pada 1 Februari lalu, ribuan warga dari segala profesi berunjuk rasa. Mereka mendesak agar junta militer melepas para tahanan.
Protes pada Senin, ratusan ribu orang melancarkan aksi demonstrasi di sejumlah negara Asia Tenggara. Akibat kudeta tersebut, transisi kepemimpinan Myanmar yang telah berjalan selama 10 tahun terakhir terhenti.
Demonstrasi dan kerusuhan yang terjadi seolah membangkitkan kembali memori warga Myanmar tentang pecahnya konflik berdarah selama hampir setengah abad. Proses transisi kepemimpinan junta militer telah berjalan selama lebih dari setengah abad dan baru berakhir pada tahun 2011. Militer memulai proses penarikan diri dari politik ke pihak sipil.
Berbeda dengan demonstran, pihak militer menyalahkan aksi demonstrasi antikudeta karena merusak stabilitas dan membuat orang ketakutan.
“Orang-orang senang dengan patroli keamanan. Pasukan keamanan akan melakukannya siang dan malam,” tutup pernyataan junta militer melalui saluran berita True News. [Mohamad Deny Irawan]
