New York, Gontornews — Maroko dan Aljazair membawa perselisihan mereka, seputar konflik Sahara Barat, pada pertemuan tingkat tinggi PBB, Senin (27/9/2021). Jika Aljazair bersumpah untuk terus membela dan memperjuangkan hak-hak dasar warga Sahara Barat, maka Maroko mengutuk campur tangan Aljazair di Sahara Barat.
“Hanya karena orang-orang yang terus memperjuangkan hak-hak fundamental termasuk hak yang dicabut untuk menentukan nasibnya sendiri terkhusus di Palestina dan Sahara Barat,” ucap Menteri Luar Negeri Aljazair, Ramtane Lamamra, sebagaimana dilansir Arab News
Sementara Menteri Luar Negeri Maroko, Nasser Bourita, mengutuk apa yang mereka sebut dengan campur tangan Aljazair di Sahara Barat. Namun, mereka menegaskan komitmen negaranya untuk menemukan penyelesaian komprehensif terhadap konflik berkepanjangan di wilayah tersebut. “Kami menghormati kedaulatan dan integrita wilayah Maroko,” kata Bourita.
Bourita menambahkan bahwa partisipasi 63 persen warga Sahara Barat dalam pemilihan umum Maroko awal bulan ini menunjukkan ketertarikan Sahrawi, sebutan bagi warga Sahara Barat, terhadap integritas wilayah teritorial negara tersebut. Ia pun mendesak komunitas internasional untuk mendukung pencarian solusi terhadap krisis di wilayah Barat Laut Afrika tersebut.
“(Kami berharap dukungan sebagai) solusi politik yang realistis, permanen dan konsesual,” jelas Bourita.
Belum lama ini, Aljazair memutuskan hubungan diplomatik dengan Maroko. Mereka juga menutup wilayah udaranya dengan Maroko seiring dengan meningkatnya ketegangan antara kedua negara seputar siapa yang berhak mengendalikan Sahara Barat.
Maroko menegaskan bahwa wilayah Sahara Barat merupakan wilayah Maroko. Tahun lalu, Amerika Serikat mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat sebagai bagian dari upaya peningkatan hubungan diplomatik dengan Israel.
Sebagai informasi, Aljazair mendukung Front Polisario, gerakan separatis di Sahara Barat yang sedang bersaing mendapatkan pengakuan internasional. Selama puluhan tahun pasca berakhirnya perang antara pihaknya dengan pemerintah Maroko pada tahun 1975-1991, Polisario mengumumkan bahwa pihaknya akan melanjutkan perlawanan bersenjata kepada pemerintah Maroko.
“Aljazair percaya bahwa hak-hak orang Sahrawi untuk menentukan nasibnya sendiri tidak dapt dicabut, dinegosiasikan atau tunduk pada batasan hukum,” tutup Lamamra. [Mohamad Deny Irawan]
