Dhaka, Gontornews — Anggota parlemen Bangladesh dari kelompok oposisi memboikot acara pengambilan sumpah pada hari Kamis (3/1) setelah menolak hasil pemilihan umum yang memenangkan Perdana Menteri Petahana, Sheikh Hasina karena dianggap telah terjadi kecuarangan.
Sebagaimana diketahui, Sheikh Hasina dan koalisinya yang mayoritas berasal dari Awami League Party (ALP) berhasil meraih total 90 persen suara dalam pemilihan umum yang dilaksanakan pada hari Ahad (30/12) yang lalu. Meski demikian, kelompok oposisi menuding bahwa telah terjadi intimidasi pemilih yang menewaskan sekurangnya 17 orang. Akan tetapi koalisi Hasina menolak tuduhan tersebut.
Reuters melansir bahwa 291 anggota parlemen yang terpilih termasuk Sheikh Hasina mengambil sumpah jabatan pada hari Kamis (30/12). Akan tetapi, 7 orang anggota parlemen dari kelompok oposisi menolak untuk mengambil sumpah jabatan.
Konstitusi Bangladesh pasal 143 (2A) mengatakan bahwa para anggota parlemen yang baru terpilih berkewajiban untuk mengambil sumpah dalam waktu 3 hari setelah hasil pemilihan diumumkan secara resmi. Jika tidak, maka keanggotaan mereka akan dibatalkan.
Sementara itu, kelompok oposisi yang dipimpin oleh Bangladesh National Party (BNP) belum mengonfirmasi pemboikotan tersebut dan meminta izin kepada pemerintah untuk menghubungi pemimpin mereka yang berada di penjara yaitu mantan Perdana Menteri Bangladesh sebelum Hasina, Khaleda Zia.
Salah seorang pemimpin BNP menyampaikan kepada Dhaka Tribune bahwa pihaknya akan segera mengadakan pertemuan untuk memutuskan langkah selanjutnya.
“Sebuah pertemuan akan diadakan untuk memutuskan tindakan selanjutnya kepada para anggota terpilih karena mereka tidak menghadiri upacara pengambilan sumpah yang diadakan pada hari Kamis,” ungkap Ghuslan.
Kelompok Hak Asasi Manusia Intenrasional (Human Rights Watch/HRW) mengonfirmasih terjadinya kekerasan dan intimidasi yang dilakukan terhadap kelompok oposisi serta penyahagunaan undang-undang yang membatasi kebebasan untuk menyampaikan pendapat jelang pemungutan suara.
“Laporan isian surat suara, intimidasi pemilih, dan kontrol partai berkuasa atas lokasi pemungutan suara pada hari pemilihan menunjukkan bahw akomisi independen yang tidak memihak harus segera dibentuk untuk menentukan tingkat pelanggaran pemilu yang terjadi,” ujar Direktur HRW untuk Asia dalam sebuah pernyataannya.
Negara-negara Barat seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa mengutuk tindakan kekerasan yang terjadi pada hari pemilihan serta menyerukan penyelidikan terhadap sejumlah penyimpangan yang terjadi.
Akan tetapi, Hasina menolak tuduhan tersebut dan mengaku bahwa pemungutan suara berjalan damai dan pemilih telah menggunakan hak pilihanya dengan antusias. [Mohamad Deny Irawan]
