Jakarta, Gontornews — Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Muhyiddin Junaidi menyambut baik keputusan DPR RI yang mengesahkan undang-undang baru yang mengatur Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Dalam UU yang baru disahkan dijelaskan bahwa adat dan budaya Minangkabau didasari pada nilai falsafah dengan karakter religius.
“Selamat dan takzim kepada Provinsi Sumatera Barat atas status daerah istimewa khusus setelah Provinsi Aceh,” ucap Kiai Muhyiddin melalui keterangan tertulisnya, Jumat (15/7/2022).
Hasil tersebut, kata Kiai Muhyiddin, karena kecerdikan para pemimpin, tokoh agama dan tokoh masyarakat Sumbar baik yang ada di perantauan dan wilayah Sumbar dalam merawat, menjaga kebersamaan dan kekompakan. “Yang itu adalah modal utama untuk meraih kemenangan,” ujarnya.
Mantan Wakil Ketua Umum MUI itu juga mengatakan, apa yang diraih Sumbar itu merupakan perjuangan panjang.
“Perjuangan panjang mereka yang jarang diekspos media bukti nyata strategi berpolitik yang berorientasi pada keberkahan bagi umat. Allahu Akbar,” ungkapnya.
Pihaknya berharap, apa yang diraih Sumbar bisa diikuti wilayah lainnya di Indonesia. “Semoga ada wilayah lain lagi yang ingin mengikuti jejak Sumbar,” tandas Kiai Muhyiddin.
Seperti diketahui, dalam UU yang baru disahkan dijelaskan bahwa adat dan budaya Minangkabau didasari pada nilai falsafah dengan karakter religius.
“Adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah sesuai dengan aturan adat salingka nagari yang berlaku,” mengutip bunyi Pasal 5 huruf C UU tentang Provinsi Sumatera Barat.
“Serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat/nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatera Barat.”
Yang dimaksud dari adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah adalah adat bersumber kepada syara’ atau syariat Islam. Sementara kitabullah berarti Al-Qur’an.
“Pelaksanaan nilai falsafah adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia,” mengutip penjelasan Pasal 5 huruf C. [Fath]
