Jenewa, Gontornews -– Puluhan negara mendesak pemerintah China untuk menahan diri dari penahanan sewenang-wenang terhadap warga muslim Uighur dan minoritas lain di wilayah otonomi barat laut negara tersebut.
Seruan ini datang dalam surat kepada Presiden UNHCR yang ditandatangani oleh diplomat dari 22 negara, termasuk Australia, Selandia Baru, Kanada, Jepang, Inggris, Prancis, Jerman, Swedia, Latvia, Lituania, Estonia, Denmark, Norwegia, Irlandia Utara, Belanda, Islandia, Luksemburg, Spanyol, Austria, Irlandia, Belgia dan Swiss. Indonesia ternyata tidak ikut dalam barisan 22 negara.
Surat tersebut menyatakan, keprihatinan atas laporan soal pusat penahanan, pengawasan intensif dan pembatasan lainnya yang menargetkan warga Uighur dan minoritas lainnya di Xinjiang.
“Kami mendesak China untuk menegakkan hukum nasional dan kewajiban internasionalnya dan menghormati hak asasi manusia serta kebebasan mendasar, termasuk kebebasan beragama atau berkeyakinan, di Xinjiang dan di seluruh Tiongkok,” bunyi surat tersebut.
Sementara Duta Besar China untuk PBB Chen Xu menolak tuduhan tersebut, mengatakan bahwa surat yang ditulis oleh sekelompok kecil negara-negara Barat itu bermotivasi politik, demikian Anadolu Agency melaporkan, Ahad (13/7).
Wilayah Xinjiang China adalah rumah bagi sekitar 10 juta warga Uighur.
Kelompok Muslim Turki, yang membentuk sekitar 45 persen dari populasi Xinjiang, telah lama menuding otoritas China melakukan diskriminasi budaya, agama dan ekonomi
Menurut laporan PBB, sekitar 1 juta orang, atau sekitar 7 persen dari populasi Muslim di wilayah Xinjiang China, kini dipenjara dalam “kamp pendidikan ulang politik” yang terus berkembang.
Dalam sebuah laporan September lalu, Human Rights Watch menuduh pemerintah China melakukan kampanye sistematis pelanggaran hak asasi manusia terhadap Muslim Uighur di Xinjiang. [fathurroji]
