Washington, Gontornews — Pakistan, secara resmi, menghadap Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa terkait keputusan India yang mencabut status khusus bagi Kashmir, Selasa (12/8). Mereka berharap DK PBB mendorong India untuk menarik kembali keputusan mereka yang mencabut status khusus di Jammu dan Kashmir. Pakistan menganggap langkah India ini sebagai pemicu retaknya hubungan kedua negara tetangga tersebut.
Sebagaimana diketahui, India mencabut status khusus bagi Jammu dan Kashmir serta memberi kesempatan bagai orang non-Kashmir dan Jammu untuk membeli properti di wilayah tersebut. Tidak hanya itu, India juga mencabut seluruh saluran telepon, jaringan internet, jaringan televisi di Kashmir dan Jammu untuk membatasi pergerakan warga di kedua wilayah itu.
Pakistan sendiri tidak tinggal diam. Mereka bahkan siap mengerahkan seluruh kekuatan militernya jika pembicaraan damai dianggap tidak dapat menyelesaikan masalah antara kedua belah negara.
“Pakistan tidak akan memprovokasi konflik (di Kashmir & Jammu). Akan tetapi, India seharusnya tidak salah mengira jika sikap diam kami disebabkan karena kami lemah,” kata Menteri Luar Negeri Pakistan, Shah Mahmood Qureshi, dalam surat resmi yang dialamatkan kepada DK PBB.
“Jika India memilih menggunakan kekuatan, Pakistan akan siap merespon dan membela dengan segala kemampuan,” tambah Qureshi sebagaimana dilansir Reuters.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, berharap kedua negara untuk menahan diri dari segala tindakan yang mempengaruhi status khusus Jammu dan Kashmir. Meski demikian, Guterres menebut bahwa ia prihatin terkait apa yang terjadi di perbatasan Kashmir-India.
Terkait konflik Kashmir, DK PBB siap mengadopsi beberapa resolusi yang pernah dikeluarkan pada tahun 1948 dan 1950 tentang perselisihan India dan Pakistan terkait Kashmir termasuk membiarkan warga Kashmir menentukan masa depannya sendiri. Resolusi lain berujar kedua belah pihak agar menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang berpotensi memperburuk situasi. [Mohamad Deny Irawan]
