Kairo, Gontornews — Mesir telah mengirim surat kepada ketua Dewan Keamanan PBB untuk menyoroti perkembangan sengketa Bendungan Grand Ethopian Renaissance (GERD), saat Mesir dan Sudan menyusun resolusi tentang bendungan itu untuk disampaikan kepada menteri luar negeri Arab pekan depan.
Ethiopia mulai mengerjakan bendungan itu pada 2011. Mesir khawatir GERD akan mengancam pasokan airnya dari Sungai Nil, sementara Sudan mengkhawatirkan keamanan bendungan dan aliran airnya sendiri.
Arabnews.com melansir, Surat Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry kepada Dewan Keamanan PBB itu, termasuk keberatan negara itu terhadap niat Ethiopia untuk terus mengisi bendungan selama musim hujan mendatang. Surat itu juga menyatakan penolakan pemerintah Mesir terhadap Ethiopia yang berusaha memaksakan keinginannya secara sepihak.
Jurubicara Kementerian Luar Negeri Ahmed Hafez mengatakan surat itu bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran tentang posisi keras yang diambil Ethiopia karena ini menghambat upaya yang dilakukan selama beberapa bulan terakhir untuk mencapai kesepakatan yang adil, seimbang dan mengikat secara hukum mengenai masalah tersebut.
Hafez mengatakan bahwa file terintegrasi juga disimpan di Dewan Keamanan PBB untuk menjadi referensi bagi masyarakat internasional tentang masalah ini, serta untuk mendokumentasikan posisi konstruktif dan bertanggung jawab yang diambil oleh Mesir.
Hossam Zaki, asisten sekretaris jenderal Liga Negara-negara Arab, mengatakan ada konsensus Arab yang mendukung hak Mesir dan Sudan di perairan Nil dan bahwa tidak ada satu negara pun di luar konsensus ini.
Dia mengindikasikan bahwa upaya Ethiopia untuk “mendorong perpecahan” antara negara-negara Arab dan Afrika dalam masalah Bendungan Renaisans tidak akan berhasil.
Dewan Negara-negara Arab, setingkat menteri luar negeri, dijadwalkan mengadakan sidang luar biasa di Doha pada hari Selasa atas permintaan Mesir dan Sudan untuk membahas perkembangan terkait masalah bendungan, tambahnya.
Zaki mengatakan sidang itu akan digelar di sela-sela pertemuan konsultatif para menteri luar negeri Arab yang digelar di Doha.
Mesir dan Sudan menyerukan kesepakatan yang mengikat dan komprehensif yang menjamin hak dan kepentingan ketiga negara. []
