Sulaimaniya, Gontornews — Setelah menjalankan pemilihan nasional yang tidak meyakinkan pada bulan Mei 2018 yang lalu, Parlemen Irak secara resmi menunjuk politisi Kurdi Barham Salih sebagai Presiden Irak dan mantan Wakil Presiden Irak, Adel Abdul Mahdi sebagai Perdana Menteri Irak yang baru.
Sejak wafatnya Saddam Husein, kepemimpinan Irak dibagi menjadi 3 komponen dari sekte-sekte besar di Irak yaitu, Sunni, Syiah dan Kurdi. Jika kursi Presiden berasal dari kalangan Kurdi, maka kursi Perdana Menteri berasal dari kalangan Syiah sedang Sunni mengisi jabatan juru bicara parlemen Irak.
Melalui keputusan ini, konstitusi Irak memberikan Barham Salih waktu setidaknya 15 hari untuk mengundang blok parlemen terbesar untuk membentuk pemerintahan yang kuat. Tak mau buang waktu, Salih yang merupakan insinyur, langsung menunjuk orang-orang yang akan membantunya 2 jam setelah penunjukan dirinya sebagai Presiden Irak terpilih.
Sementara itu, Adel Abdul Mahdi diberikan waktu sekitar 30 hari sejak penunjukkan untuk memilih kabinet yang kemudian diajukan untuk meminta persetujuan kepada parlemen.
Kedua pemimpin yaitu Barham Salih dan Adel Abdul Mahdi memiliki tugas berat yaitu menstabilkan kondisi keamanan dan stabilitas politik pasca peperangan yang telah terjadi dalam 4 tahun terakhir. Selain itu, menyeimbangkan hubungan luar negeri seperti memperbaiki hubungan dengan Iran dan Amerika Serikat menjadi pekerjaan berat lain yang dihdapai oleh pemerintahan baru Irak.
“Saya berjanji untuk menjaga persatuan dan keamanan Irak,” ungkap Salih sesaat setelah disumpah menjadi Presiden Irak sebagaimana dilansir Reuters.
Bagi Kurdi, Salih merupakan kandidat paling tepat yang diinginkan sebagian besar anggota parlemen Irak terlepas lunaknya respon Salih terhadap isu kemerdekaan Kurdi.
“Anggota parlemen memilih kandidaat yang paling berkualitas dan paling mendukung bersatunya Irak,” pungkas seorang peneliti dari Chatham House, Renad Mansour. [Mohamad Deny Irawan]
