Kuala Lumpur, Gontornews — Pejabat senior PBB, Kamis (23/6/2022), meminta ASEAN untuk meningkatkan tekanan kepada junta militer untuk mencegah lebih banyak kematian dan penderitaan masyarakat Myanmar.
Myanmar berada dalam kekacauan dan kondisi ekonomi yang lumpuh sejak militer melakukan kudeta 1 Februari 2021 silam. Dalam kudeta tersebut, militer Myanmar menggulingkan kepemimpinan pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, dan sejumlah petinggi partai pengusungnya, Nation League for Democration (NLD).
Upaya ASEAN untuk membawa perdamaian ke Myanmar terus mengalami gangguan seiring terus terjadinya pertempuran yang terus berkecamuk. Tahun lalu, 10 negara anggota ASEAN menyetujui ‘konsensus 5 poin’ yang berisi tentang seruan penghentian kekerasan dan dialog konstruktif. Namun, junta militer mengabaikan konsensus tersebut.
Pejabat senior PBB untuk situasi hak asasi manusia di Myanmar, Tom Andrews, mengatakan ASEAN harus melakukan lebih banyak hal guna memastikan terwujudnya perdamaian di Myanmar.
“Semakin lama kita menunggu, semakin tidak ada tindakan, semakin banyak orang yang mati dan menderita,” kata Andrews sebagaimana dilansir Channel News Asia.
“Rakyat Myanmar tidak bisa berdiam lagi selama satu tahun,” sambung Andrew sambil mengecam keras kudeta 1 Februari silam.
“Satu-satunya kesempatan untuk membuat perbedaan adalah jika itu dilakukan dengan tindakan yang berarti,” tambahnya.
Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah menyarankan agar ASEAN melakukan langkah praktis dan pragmatis. Ia juga mendesak para pemimpin regional untuk mengindahkan rekomendasinya. Tetapi, negara-negara ASEAN memiliki dua sikap yang berbeda, beberapa negara enggan mengambil sikap tegas dan beberapa negara lain justru menentang pengambilalihan militer.
“Anda tidak dapat menyelenggarakan pemilihan yang bebas dan adil jika Anda telah berhasil mengunci lawan Anda,” jelas Andrews.
Belum lama ini, Aung San Suu Kyi divonis bersalah atas sejumlah dakwaan dan dijatuhi hukuman 11 tahun penjara. [Mohamad Deny Irawan]
