New York, Gontornews — Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Politik dan Pembangunan Perdamaian, Rosemary DiCarlo, mengatakan pada sesi darurat Dewan Keamanan bahwa konflik besar antara Rusia dan Ukraina harus dicegah dengan segala cara.
Memberi pengarahan kepada dewan pada Senin (21/2) malam, DiCarlo menyuarakan keprihatinan atas penembakan yang semakin intensif di Donetsk dan Luhansk yang mengikuti keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mengirim pasukan Rusia ke dua wilayah separatis pro-Moskow di timur negara itu.
Tembakan artileri telah menyebabkan sejumlah korban, serta menargetkan infrastruktur sipil dan evakuasi massal.
Mengingatkan anggota Dewan Keamanan akan tanggung jawab mereka di bawah hukum humaniter internasional, DiCarlo menyerukan penghentian segera permusuhan, perlindungan warga sipil dan infrastruktur sipil, dan diakhirinya retorika yang menghasut.
Pejabat PBB menggambarkan hari-hari mendatang sebagai “kritis,” dan menegaskan kembali komitmen PBB tetap beroperasi penuh di Ukraina, termasuk di wilayah Donetsk dan Luhansk
Pengerahan pasukan Rusia ke Ukraina timur mengikuti keputusan untuk mengakui wilayah Donetsk dan Luhansk yang memisahkan diri sebagai negara merdeka.
Menggambarkan pengerahan pasukan itu sebagai “misi penjaga perdamaian,” Putin mengatakan bahwa langkah itu seharusnya dilakukan “sudah lama sekali.”
Setelah pengumuman itu, Ukraina meminta pertemuan mendesak Dewan Keamanan, yang dipimpin oleh Rusia bulan ini.
Konflik di Ukraina timur, sekarang di tahun kedelapan, telah menyebabkan lebih dari 3,4 juta warga Ukraina membutuhkan bantuan kemanusiaan yang mendesak, menurut PBB.
Duta Besar Ukraina Sergei Kyslystya menggambarkan Rusia sebagai “virus” yang disebarkan oleh Kremlin, membuat PBB “sakit.”
Dia mengatakan perbatasan Ukraina yang diakui secara internasional tidak dapat diubah terlepas dari tindakan dan pernyataan Rusia.
“Kami berada di tanah kami. Kami tidak berutang apa pun kepada siapa pun. Dan kami tidak akan memberikan apa pun kepada siapa pun. Kami tidak takut pada apa pun atau siapa pun,” tandasnya dirilis Arabnews.com.
Perwakilan Tetap AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield memperingatkan konsekuensi “cepat dan parah” jika Rusia menyerang Ukraina.
Dia mengatakan Putin “sedang menguji tekad kami” dan menuduh pemimpin Rusia itu ingin “menunjukkan bahwa melalui kekuatan, dia dapat membuat lelucon di PBB.”
Thomas-Greenfield memulai pidatonya dengan mengingat Perang Dunia Kedua, mengatakan bahwa piagam PBB berikutnya telah “berdiri sebagai benteng melawan impuls terburuk dari kekaisaran dan otokrat.”
Dia menambahkan: “Sejarah memberi tahu kita bahwa melihat ke arah lain dalam menghadapi permusuhan seperti itu akan menjadi jalan yang jauh lebih mahal. Serangan Rusia yang jelas terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina tidak beralasan. Ini adalah serangan terhadap status Ukraina sebagai negara anggota PBB. Itu melanggar prinsip dasar hukum internasional dan bertentangan dengan piagam kami.”
Utusan AS itu menuduh Putin berusaha menciptakan dalih untuk invasi lebih lanjut ke Ukraina.
“Konsekuensi dari tindakan ini akan terasa jauh di luar perbatasan Ukraina,” katanya.
Thomas-Greenfield menambahkan: “Pada saat ini, tidak ada yang bisa berdiri di pinggir lapangan.”
Sementara itu Perwakilan Tetap Inggris Barbara Woodward mengatakan: “Rusia telah membawa kita ke jurang. Kami mendesak Rusia untuk mundur.”
Dia mendesak Dewan Keamanan untuk mempertahankan integritas teritorial Ukraina dan tetap bersatu dalam mengutuk “agresi terhadap negara berdaulat.”
Namun, Perwakilan Tetap Rusia Vassily Nebenzia, yang memimpin pertemuan darurat, menolak apa yang disebutnya “sejumlah pernyataan yang sangat emosional, penilaian kategoris, dan kesimpulan yang jauh jangkauannya.”
Dia mendesak utusan Barat untuk “sadar, mengesampingkan emosi mereka dan tidak memperburuk situasi.”
Nebenzia mengutip perjanjian yang “ditandatangani hari ini oleh Luhansk dan Republik Rakyat Donetsk,” menegaskan kembali bahwa “menjaga perdamaian di wilayah mereka akan dilakukan oleh angkatan bersenjata Federasi Rusia.”
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan keprihatinannya atas pengakuan Rusia atas Donetsk dan Luhansk sebagai negara merdeka.
Dia menggambarkan penempatan pasukan Rusia sebagai “pelanggaran terhadap integritas teritorial dan kedaulatan Ukraina dan tidak konsisten dengan prinsip-prinsip piagam PBB.”
Guterres menyerukan penyelesaian konflik secara damai sesuai dengan Perjanjian Minsk, sebagai pengesahan oleh Dewan Keamanan dalam resolusi 2202.[]
