Bandung, Gontornews — Nama tokoh Masyumi, Zainal Abidin Ahmad, itu tak sepopuler tokoh lain seangkatannya seperti Mohammad Natsir, Syafruddin Prawiranegara, dan lainnya. Meski pendidikan formalnya hanya sampai Madrasah Tsanawiyah Thawalib Padang Panjang, Sumatera Barat, namun kiprah Zainal Abidin Ahmad sudah tak diragukan lagi.
Pria kelahiran 11 April 1911, Sulit Air, Sumatera Barat, tersebut diakui telah berkontribusi besar di kancah pergerakan bangsa Indonesia. Semasa hidup, Zainal kerap bergelut pada sejumlah profesi, seperti anggota parmelen, penulis buku politik Islam, dan Rektor Perguruan Tinggi Ilmu al-Quran (PTIQ) Jakarta pada tahun 1980 sampai wafatnya tahun 1983.
Bil-khusus, pergumulan Zainal Abidin Ahmad selama aktif di dunia politik telah mencuri perhatian Fisher Zulkarnaen, dalam memetakan studinya sebagai “trayektori” pemikiran politik Islam yang akomodatif di Indonesia.
Disertasi yang bila diIndonesiakan berjudul “Pemikiran Islam Zainal Abidin Ahmad dan Relevansinya terhadap Pemikiran Politik Islam di Indonesia (1945-2000)” ini pun akhirnya dipertahankan pihak kampus The National University of Malaysia pada tahun 2002 silam.
Menurut Fisher, setidaknya ada dua hal yang perlu dicermati terhadap sosok Zainal. Pertama, kajian tentang pemikiran politik Islam sejak dua dekade terakhir sedang ramai diperbincangkan di pelbagai institusi perguruan tinggi dalam negeri. Seiring itu, rujukan tentang pemikiran politik Islam yang ditulis oleh pakar politik Islam khususnya di Indonesia masih kurang memadai.
Kedua, Zainal Abidin Ahmad, merupakan seorang tokoh, cendekiawan Islam, dan ahli politik Masyumi yang terbentuk secara self made atau otodidak. Ia pun hidup pada masa pra dan pascamerdeka.
Kemampuannya dalam menguasai bahasa Arab, Inggris, Belanda, merupakan aset yang sangat berharga sehingga ia mampu menguasai ilmu secara mandiri. Hal ini menjadikannya setaraf dengan tokoh Masyumi lain yang lulusan perguruan tinggi secara formal.
Ia juga dikenal sebagai ideolog Partai Masyumi dan sempat menduduki jabatan wakil ketua MPRS (Majelis Perwakilan Rakyat Sementara), serta utusan partai pada sidang konstituante 1955. “Zainal Abidin Ahmad mempunyai pemikiran yang kontroversial mengenai hubungan Islam dan ketatanegaraan,” tutur Fisher Zulkarnaen, alumnus Gontor 1979.
Menurutnya, Zainal kerap menepis anggapan miring sejumlah kalangan terhadap pemikiran politik Islam yang dinilai rigid, tidak akomodatif, dan tidak toleran dengan agama lain. Mereka juga menuding politik Islam lebih mementingkan hubungan emosional dibanding rasional. Seperti lebih mengutamakan simbol keislaman daripada realitas sosial.
Beberapa tokoh ulama Islam yang melahirkan pemikiran politik Islam di Indonesia di antaranya, Zainal Abidin Ahmad, Isa Anshari, dan Yunan Nasution.
“Dari ketiga orang tersebut yang paling banyak menulis buku-buku keislaman termasuk masalah pemikiran politik Islam adalah Zainal Abidin Ahmad,” tegas Fisher, adik kandung Happy Bone Zulkarnaen (anggota DPR RI periode 2004-2009). Buku-buku yang ditulis Zainal, seperti, Membentuk Negara Islam; Pemikiran Ibnu Sina; Ibnu Rusyd; Al-Farabi; Ilmu Politik Islam (tiga jilid), dan lain-lain.
Dari teori politik yang ia tulis dalam bukunya Membentuk Negara Islam, diketahui bahwa pemikirannya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial politik yang ada di Indonesia pada masa itu. Fisher mencatat, ada semacam bentuk akomodasi dengan pemerintahan pada masanya.
Tindakan akomodasi Zainal Abidin Ahmad dengan pemerintah dalam hal ini, menjadi salah satu kajian inti dalam disertasi Fisher yang dibimbing oleh Prof Madya Dr Faisal Otman dan Prof Madya Dr Idris Zakaria di negeri jiran itu.
Dalam realitanya, Zainal Abidin Ahmad tidak seperti ahli politik lain yang lebih menonjolkan jargon dan simbol-simbol keislaman. Menurutnya, Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila sudah mengandung unsur Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena itu, nilai-nilai Islam sudah masuk di dalamnya.
Baginya, bentuk negara Islam tidak semestinya menonjolkan nama Islam sebagai dasar. Namun yang terpenting adalah penerapan nilai Islam yang bersifat universal. Ia juga adalah salah seorang tokoh Masyumi yang memperjuangkan Islam sebagai dasar negara.
Lebih rasional daripada tokoh Masyumi lainnya yang terjebak dalam ‘emosional’. Sehingga perjuangannya keluar dari koridor konstitusi.
Selain itu, Zainal Abidin Ahmad tidak ikut serta dengan mereka yang melakukan ‘pemberontakan’ bersenjata dengan pemerintah. Mereka, Mohammad Natsir, Kasman Singodimedjo, Syafruddin Prawiranegara, dan lainnya bergabung dengan pemberontak PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia).
“Keengganan Zainal Abidin Ahmad bergabung dengan mereka, karena Indonesia baru saja merdeka. Ia tidak ingin dalam mengisi kemerdekaan ini, sesama satu bangsa bertumpah darah hanya karena perbedaan pendapat mengenai dasar negara, yaitu Islam dan Pancasila,” papar Fisher Zulkarnaen.
Gagasan Akomodatif
Ide dan gagasan Zainal Abidin Ahmad banyak tertuang dalam bukunya tentang politik Islam, Membentuk Negara Islam dan buku politik lainnya.
Sebagian dari para cendekiawan Muslim Indonesia mencurigai pemikiran Zainal Abidin Ahmad yang mereka cap sebagai tindakan yang sangat naïf. Tetapi ada juga pemikir Islam, seperti Nurcholish Madjid (1935-2005) yang justru hampir mirip, alih-alih sependapat dengan Zainal Abidin Ahmad.
Cak Nur, panggilan akrab Nurcholish Madjid, di era 1970-an pernah mengajukan tesisnya yang terkenal “Islam Yes, Partai Islam No”. Tesis tersebut dipandang sebagian kalangan sebagai proses akomodasi terhadap pemerintah masa itu. Bahkan ada yang berpendapat jargon itu sebagai cikal bakal politik antara Islam dan Negara.
Sayang dalam menyikapinya, umat Islam di Indonesia terbelah menjadi dua kutub (pro-kontra). Respon pro-kontra tersebut menjadikan hubungan umat Islam dengan Pemerintah bersitegang.
Hingga kemudian, pemikiran akomodatif di kalangan cendekiawan Muslim mulai muncul kembali. Ditandai dengan membaiknya sikap pemerintah kepada umat Islam.
Apalagi belakangan ini, pemahaman para tokoh Islam tentang negara sudah tidak lagi membincangkan keharusan mendirikan negara Islam dalam arti yang rigid alias kaku. Mereka sudah berpikir bagaimana mengisi kemerdekaan, tidak lagi berpikir untuk memilih antara negara harus berasaskan Islam ataukah Pancasila.
Pemerintah dan umat Islam menginginkan sebuah bentuk kerja sama yang kooperatif. Gambaran itu bisa dilihat sejak berdirinya pertumbuhan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) pada tahun 1990-an yang diketuai oleh B.J. Habibie. “Politik akomodatif Islam masa kini bisa tersalurkan melalui komunitas dan gerakan Muslim yang moderat,” tutupnya. <Edithya Miranti>
Biografi Singkat:
Nama : Fisher Zulkarnaen Ph D
Tempat tanggal lahir : Bandung, 24 Mei 1960
Pendidikan :
- S3 (Ph D) bidang Pemikiran Politik di The National University of Malaysia (2002)
- S2 (Magister) bidang Pemikiran Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1996)
- S1 di Islamic Call College Tripoli Libya (1984)
Kegiatan : Dosen Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Pengalaman Kerja :
- Staf bidang agama di Sydney, Australia (1984-1987), di antaranya di sekolah Matraville Public School; Eastlake Public Shool; dan Ranwick Boys High School.
- Aktifis kegiatan ilmiah nasional dan internasional antara lain di Iran, Belanda, Australia, dan Arab Saudi
- Pengurus MUI Pusat Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional
Karya Tulis : Filsafat Politik Islam (Malindo Press, 2007), Alumni Gontor di Pentas Nasional (Malindo Press, 2007), dan lainnya.
