Jakarta, Gontornews — Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid dari FPKS yang juga anggota Komisi VIII DPR RI mensyukuri bahwa akhirnya disepakatilah perubahan ke-3 UU No 8/2019 tentang Haji dan Umrah yang menentukan bukan lembaga “badan” yang akan menyelenggarakan Haji dan Umrah dari Indonesia, melainkan “kementerian”.
HNW dengan tetap menghormati hak prerogratif Presiden Prabowo dalam penentuan para menteri dan wakil menteri, juga mendukung bila Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji berlanjut ditunjuk menjadi Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah yang akan dibentuk oleh Presiden berdasarkan amanat UU Perubahan Haji dan Umrah.
HNW, sapaan akrabnya, menyebut persiapan penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun 2026 sudah semakin mepet sehingga lebih baik Kementerian Haji dan Umrah nanti melanjutkan dari yang sudah berjalan di BP Haji sekarang.
“Kami dukung agar nanti Presiden melantik Kepala dan Wakil Kepala BP Haji menjadi Menteri dan Wakil Menteri Haji. Keduanya merupakan pimpinan pertama sejak BP Haji dihadirkan oleh Presiden Prabowo, dan tentu keduanya telah menguasai amanat dan visi misi pengelolaan haji yang diinginkan Presiden Prabowo, selain penguasaan soliditas internal lembaga yang sangat dibutuhkan menghadapi persiapan haji 2026 yang sudah mulai berjalan, dan harapan besar umat akan suksesnya lembaga Kementerian Haji,” ujar Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (31/8/2025), usai bertemu dan menyerap aspirasi tokoh-tokoh masyarakat Pasar Minggu Jakarta Selatan, di Masjid al-Ikhlas.
Anggota DPR RI Fraksi PKS ini menyebut, setiap tahunnya Indonesia memberangkatkan lebih dari 220 ribu jamaah haji, dengan total dana penyelenggaraan sekitar Rp20 triliun. Ke depan sesuai dengan Visi Saudi 2030, dan perjuangan pemenuhan quota haji, jumlah jamaah haji dari Indonesia sangat mungkin terus meningkat.
Dirinya mengapresiasi Presiden Prabowo yang mempunyai perhatian dengan urusan haji sehingga menerbitkan Perpres Nomor 154 Tahun 2024 tentang BP Haji. DPR RI kemudian bekerja agar dasar hukum BP Haji semakin kuat dan tidak hanya berbentuk badan, melalui RUU Perubahan Ketiga atas UU Haji dan Umrah yang telah disahkan di Rapat Paripurna DPR pada 26 Agustus 2025.
“Alhamdulillah DPR berhasil menyelesaikan RUU Perubahan Haji tepat waktu dan menyepakati peningkatan status kelembagaan BP Haji dari “Badan” menjadi “Kementerian”. Untuk itu membutuhkan sosok yang kompeten, profesional, dan memiliki rekam jejak keumatan untuk memimpin Kementerian baru seperti Kementerian Haji dan Umrah, seperti Kepala dan Wakil Kepala BP Haji saat ini,” sambungnya.
Hidayat menyebutkan, Gus Irfan yang saat ini menjabat sebagai Kepala BP Haji merupakan cucu pendiri NU KH Hasyim Asyari dan banyak beraktivitas di pesantren maupun di kalangan NU.
Sementara Dahnil Anzar, Wakil Kepala BP Haji, merupakan aktivis Muhammadiyah yang pernah menjabat Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah.
Dengan rekam jejak tersebut, pada rapat haji terakhir di Komisi VIII, Rabu (27/8/2025), secara umum anggota Komisi VIII juga mendukung bila Kepala dan Wakil Kepala BP Haji untuk lanjut diangkat sebagai Menteri dan Wakil Menteri yang memimpin Kementerian Haji dan Umrah.
“Mereka berdua selain merupakan perintis awal di BP Haji, yang sudah melampaui fase rintisan awal yang tentu tidak mudah dalam menyusun berbagai SOP dan kelengkapan kerja kelembagaan di sana, juga sekaligus telah mewakili dua ormas Islam terbesar di Indonesia, yakni NU dan Muhammadiyah. Tentu kita dukung agar mereka berdua dilantik Presiden menjadi Menteri dan Wakil Menteri Haji, dengan harapan terwujudnya keinginan umat agar penyelenggaraan haji ke depan menjadi lebih baik, lebih profesional, dan tidak mengulangi masalah-masalah seperti pada penyelenggaraan ibadah haji sebelumnya. Dan tentu juga agar dapat memenuhi harapan Presiden Prabowo dengan dihadirkannya Kementerian Haji terpisah dari Kementerian Agama,” pungkasnya. []
