Jenewa, Gontornews — Badan PBB untuk urusan Hak Asasi Manusia, OHCHR, menyatakan keprihatinannya terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar. Official Head Comissioner for Human Rights mendesak agar pemerintah Myanmar mengambil langkah-langkap pemulihan perdamaian di negara itu.
“Myanmar terus melakukan bentrokan bersenjata antara Tatmadaw dengan organisasi etnis bersenjata di Rakhine, Chin, Shan, Kachin dan Kayin,” sebut laporan OHCHR. Rencananya, laporan tersebut akan dibawa ke sidang Dewan HAM PBB pada 14 September hingga 6 Oktober 2020 di Jenewa.
“Tatmadaw tidak mengindahkan seruan Sekretaris Jenderal PBB untuk gencatan senjata global. Sebaliknya, pada 26 Juni 2020, mereka meluncurkan operasi pembersihan lainnya di kota Rathedaung, yang memaksa ribuan warga sipil mengungsi,” tambah laporan tersebut sebagiamana dilansir Anadolu.
“Sejak 2019, pertempuran antara Tatmadaw dan Arakan Army di negara bagian Rakhine dan Chin telah meningkat dalam skala berbahaya. (Pertempuran itu) mengakibatkan banyak warga tewas dan mengalami luka-luka, hancurnya properti sipil dan objek sipil lainnya,”
“Tampaknya, Arakan Army tidak aktif atau tidak hadir di lokasi (Rathedaung) penyerangan tersebut. tidak ada bentorkan senjata yang terjadi pada saat itu,” papar laporan tersebut.
Dokumen tersebut juga mencatat serangan jet tempur Myanmar, pada 7 April 2020, di negara bagian Chin. Dalam serangan tersebut, tujuh warga meninggal dunia serta melukai enam wanita dan satu anak. Serangan itu juga mengakibatkan delapan rumah warga, penggilingan padi hancur serta mendorong penduduk untuk mengungsi ke lokasi yang lebih aman.
Selama 5 bulan pertama tahun 2020, PBB mencatat setidaknya 137 warga, termasuk 25 warga etnis Rohingya, tewas. Sementara 386 warga, termasuk 44 warga etnis Rohingya, mengalami luka-luka.
“Pada 29 Februari 2020, sebuah truk konvoi Tatmadaw menembaki sebuah desa di kota Mrauk-U. Insiden penembakan tersebut menewaskan enam warga Rohingya dan melukai enam lainnya,” jelas laporan tersebut.
Selain kekerasan di negara bagian Rakhine, Chin, Shan, Kayin dan Kachin, laporan PBB tersebut juga mengecam tindakan brutal terhadap warga sipil di Kyauktaw, Minbya, Paletwa dan Kyauk Seik.
“Dalam beberapa kasus, Tatmadaw telah mengumpulkan seluruh penduduk laki-laki di sebuah desa. Mereka (Tatmadaw) menutup mata penduduk sebelum dipindahkan ke lokasi yang tidak diketahui,” tutup laporan tersebut. [Mohamad Deny Irawan]
