Kairo, Gontornews — Pengunjuk rasa Sudan kembali ke jalan Senin (17/8) untuk menyerukan lagi reformasi setahun setelah kesepakatan pembagian kekuasaan antara gerakan pro-demokrasi dan para jenderal.
Sudan berada di jalur yang rapuh menuju demokrasi setelah pemberontakan rakyat yang menyebabkan militer menggulingkan mantan Presiden Omar Bashir pada April 2019. Pemerintah sipil-militer sekarang memerintah negara itu, dengan kemungkinan pemilihan umum pada akhir 2022.
Demonstrasi tersebut diorganisir oleh kelompok-kelompok lokal yang terkait dengan Asosiasi Profesional Sudan, yang memelopori pemberontakan melawan Bashir.
Massa yang mengibarkan bendera Sudan berkumpul di luar markas besar Kabinet di Khartoum untuk menyerahkan daftar tuntutan, termasuk pembentukan badan legislatif.
Polisi kemudian membubarkan para pengunjuk rasa, dan rekaman yang beredar online menunjukkan para demonstran melarikan diri dari gas air mata. Belum ada laporan tentang korban.
Penyelenggara mengatakan para pengunjuk rasa sangat marah setelah Perdana Menteri Abdalla Hamdok mengirim seorang ajudan untuk bertemu dengan mereka alih-alih keluar secara langsung.
Para pengunjuk rasa juga turun ke jalan di kota kembar Khartoum, Omdurman, dan beberapa kota lainnya.
Protes Senin menandai setahun setelah para jenderal menandatangani perjanjian pembagian kekuasaan dengan Pasukan untuk Deklarasi Kebebasan dan Perubahan, sebuah koalisi partai oposisi dan gerakan yang mewakili para pengunjuk rasa.
Protes hari Senin di Sudan menandai setahun setelah para jenderal menandatangani perjanjian pembagian kekuasaan dengan Pasukan untuk Deklarasi Kebebasan dan Perubahan.
“Jalannya revolusi harus diperbaiki,” kata aktivis Awatef Ossman, menyebut kehadiran militer di pemerintahan sebagai “hambatan yang jelas dan spesifik.”
Para pengunjuk rasa juga meminta diadakannya konferensi untuk memutuskan bagaimana mengatasi tantangan ekonomi yang menakutkan di negara itu, kantor berita resmi SUNA melaporkan.
Terpukul oleh sanksi AS selama puluhan tahun, perang saudara, dan salah urus di bawah pemerintahan Bashir, Sudan menderita inflasi tinggi, yang mencapai lebih dari 100 persen dalam beberapa bulan terakhir, utang luar negeri yang mendekati $ 60 miliar, dan kekurangan barang-barang penting yang meluas, termasuk bahan bakar, roti, dan obat-obatan. .
Sudan juga sedang berjuang untuk menahan wabah virus korona yang telah menginfeksi sekitar 12.500 orang dan menyebabkan lebih dari 800 kematian. Pengujian terbatas, dan infrastruktur kesehatan negara tidak memadai untuk mengatasi pandemi.
Ekonomi Sudan menyusut 2,5 persen pada 2019 dan diproyeksikan menyusut 8 persen pada 2020, menurut Dana Moneter Internasional. []
