Jakarta, Gontornews — Wakil Ketua MPR RI dari FPKS Hidayat Nur Wahid mengkritisi dan menolak wacana penggunaan dana zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis (MBG). Sekalipun HNW, sapaan akrabnya, menegaskan dukungannya untuk suksesnya program tersebut, apalagi telah ada persetujuan anggaran Rp71 triliun pada APBN Tahun 2025. Sehingga mestinya fokus pada pengawalan penggunaan Rp71 triliun dari APBN agar tidak bocor atau tidak efektif, sehingga bisa turut menyukseskan program strategis pemerintah tersebut.
“Kita dukung suksesnya program MBG melalui optimalisasi anggaran APBN yang diperuntukkan untuk itu. Tapi bukan melalui zakat, karena zakat juga bukan sumber pemasukan bagi APBN. Zakat dan APBN mempunyai aturan dan peruntukan yang berbeda. Zakat perlu dimaksimalkan untuk para fakir dan miskin di luar para pihak yang berhak menerima program MBG,” tandas Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (17/1/2025).
Anggota DPR RI Fraksi PKS ini menyebutkan, penggunaan dana zakat sudah ada peruntukannya untuk delapan kelompok penerima manfaat, dan tidak bisa digabungkan dengan anggaran pemerintah yang antara lain berbasiskan pajak.
Sehingga, menurutnya, wajar usul kontroversial itu ditolak tegas atau diminta untuk dipertimbangkan kembali terkait penggunaan dana zakat untuk MBG, seperti oleh Majelis Ulama Indonesia, PBNU, Muhammadiyah, hingga internal pemerintah sendiri seperti Menko Pemberdayaan Masyarakat dan Kepala Kantor Staf Presiden.
Bahkan, karena kemungkinan adanya kekurangan anggaran, sejumlah Menteri sudah mengindikasikan bahwa akan diajukan penambahan anggaran tahun 2025 untuk program Makan Bergizi Gratis, tapi bukan melalui zakat. Hal itu terbuka disampaikan di antaranya oleh Menko Pangan dan Kepala Badan Gizi Nasional.
“Menko Pangan misalnya menyebut anggarannya akan diusulkan naik dari Rp71 triliun ke Rp140 triliun untuk mengoptimalkan implementasi MBG sepanjang tahun 2025. Artinya, dana filantropis publik seperti zakat, infak, sedekah, bahkan wakaf, biarkan sesuai peruntukannya dan tidak dicampur-campur dengan program Pemerintah sebagaimana sudah berjalan selama ini,” sambungnya.
Hidayat yang merupakan Anggota Komisi VIII DPR RI bermitra dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) ini menjelaskan, outlook pengumpulan dana ZIS DSKL tahun 2024 bisa melebihi target yang telah ditetapkan yakni Rp41 triliun, sekalipun yang berhasil dikumpulkan oleh Baznas baru Rp1 triliun. Adapun tahun 2025 nilainya ditargetkan Rp49,9 triliun.
Meskipun terkesan besar, dana tersebut sudah ada peruntukannya menjangkau lebih dari 50 juta warga, dan masih belum cukup untuk memenuhi hak para fakir dan miskin. Dan penyaluran dana zakat ke depan diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi sehingga bisa membantu menghapuskan kemiskinan dengan mengubah dari mustahik (penerima manfaat) menjadi munfiq (pembayar infaq), mutashaddiq (bisa bersedekah) hingga menjadi muzakki (pembayar zakat).
“Maka memang sudah disusun skema dukungan lembaga zakat terhadap program Makan Bergizi Gratis, namun kaitannya adalah menghubungkan antara pemberdayaan usaha mustahik untuk penyediaan bahan pangan MBG. Bukan dalam konteks dana zakatnya yang digunakan sebagai anggaran program yang sudah didanai secara jauh lebih besar oleh APBN seperti MBG itu,” lanjutnya.
Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II ini menemukan dalam berbagai kunjungan dapil, reses, dan serap aspirasi, bahwa dana ZIS yang terkumpul belum bisa memenuhi kebutuhan warga mustahik, mulai dari fakir, miskin, yatim, janda, hingga yang terkena kesulitan ekonomi sehingga menimbulkan tunggakan sekolah dan kesulitan biaya untuk pendidikan tinggi, terjerat pinjol dengan segala permasalahannya.
Oleh karena itu dirinya mendukung peran program MBG yang berfungsi memastikan kecukupan gizi, sehingga membantu para penerima program yang fakir dan miskin, tapi peran dana ZIS agar tetap difokuskan sesuai peruntukan sebenarnya, di antaranya untuk kebutuhan hidup lain dari para pihak yang berhak menerima zakat, sehingga pendekatan bantuan sosial bagi fakir miskin khususnya bisa komprehensif dan saling menguatkan.
“Semua pihak mestinya membantu menyukseskan program MBG yang baik ini, berbagi peran dengan program dan sumber dana lainnya sebagai bagian integral pemenuhan hak hidup layak sesuai amanat UU dan Konstitusi. Jangan malah menambah kegaduhan atau polemik yang malah membuat ruwet, kontroversi, sehingga menimbulkan kesan negatif di masyarakat, dan tidak menjadi solusi bantu warga fakir dan miskin,” pungkas HNW yang juga Ketua Badan Wakaf Pondok Modern Gontor Ponorogo. []
