Yangon, Gontorews -– Pemerintah Myanmar meratakan setidaknya 55 desa tempat tinggal Rohignya di Rakhine State, Senin (26/2). Pemerintah Myanmar berdalih perataan tersebut dilakukan untuk membangun kembali pemukiman warga yang hancur akibat konflik dalam negeri antara Pemrintah Myanmar dan minoritas Rohignya.
Meski demikian, Lembaga Hak Asasi Manusia dunia yang berbasis di New York menyebut bahwa penghancuran desa di Rakhine State merupakan bagian dari penghapusan bukti kekerasan yang dilakukan Pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya.
Dalam rangka repatriasi warga Rohingya dari Bangladesh serta pembangunan pusat pemerintahan Myanmar untuk Rohingya, Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi telh meresmikan sebuah lembaga yang bernama Union Enterprise for Humanitarian Assistance, Resettlement and Development (UEHRD) yang diketuai oleh seorang ekonom veteran Myanmar, Aung Tun Thet.
Aung Tun Thet, sebagaimana dilansir Reuters, menyebut bahwa tidak ada keinginan dari pemerintah Myanmar untuk menyingkirkan bukti kekerasan Pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya. Pemerintah Myanmar, tambah Tun Teth, hanya ingin memastikan bahwa tempat tinggal masyarakat Rohignya dapat dibangun kembali.
“Tidak ad akeinginan untuk menyingkirkan bukti (kekerasan militer Myanmar terhadap Rohingya),” ungkap Tun Thet.
“Kami hanya ingin memastikan bahwa orang-orang bisa kembali menikmati bangunan mereka dengan mudah,” tambah Tun Thet.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, mengajak anggota PBB agar mendesak pemerintah Myanmar untuk memastikan akses kemanusiaan bagi masyarakat Rohingya di Rakhine.
“Komunitas Rohingya sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan, keselamatan serta solusi jangka panjang serta keadilan,” pungkas Guterres. [Mohamad Deny Irawan]
