Jakarta, Gontornews–Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Ustadz Bachtiar Nasir (UBN) meluruskan pemberitaan tentang pertemuan Tim 7 GNPF MUI dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu, 25/6 lalu.
Pasalnya usai pertemuan yang dipimpin pria yang kerap disebut UBN itu, beredar isu miring yang menyudutkan kedua pihak, baik GNPF maupun pihak Istana.
Ia pun menyesalkan adanya penyesatan opini mengenai pertemuan tersebut.
Bahkan ada media tertentu yang jelas-jelas mem-framing pemberitaannya karena tidak suka dengan silaturahmi tersebut terjalin untuk kepentingan bangsa. Karena itulah, jumpa pers itu juga digelar demi terciptanya situasi yang kondusif bagi bangsa ini dari berbagai serangan fitnah dan informasi hoaks selama ini.
“Kami memang tidak langsung menggelar jumpa pers usai pertemuan dengan presiden di Istana. Nah, mungkin karena media tidak mendapatkan informasi yang memadai dan proporsional, muncullah berita yang tidak benar, bahkan cenderung mengarang,” ungkap wakil sekretaris Majelis Pertimbangan MUI saat jumpa pers mengenai hasil pertemuan GNPF dan Presiden Jokowi di AQL Islamic Center, Jakarta, Selasa (27/6/2017).
Bahkan, katanya, terhadap Presiden Jokowi pun terjadi miskomunikasi dengan GNPF. Buktinya, dalam pertemuan dengan Tim 7 GNPF, Presiden tiga kali menyayangkan komunikasi ini baru terjadi sekarang.
“Tiga kali saya hitung, Presiden mengucapkan, andai ada pertemuan pasca 411, maka tidak perlu ada aksi 212. Itu seandainya terjadi dialog. Kata Presiden, yang berani nasihati presiden adalah ulama, jadi dia mendengar mereka, Intinya, dialog adalah kebutuhan bersama,” kata alumni Pondok Pesantren Gontor itu.
Sementara itu Wakil Ketua GNPF MUI KH Zaitun Rasmin menambahkan, silaturahim adalah karakter dan sifat orang Indonesia. “Setelah ini tidak ada lagi polemik. Kalau sudah dialog, ingin maju, kita tidak ingin melihat ke belakang lagi,”jelasnya.
Presiden, imbuh dia, berharap dialog berkali-kali. “Kita sudah jelas, ingin negeri ini tenang dan damai. Segala yang menghambat bisa diatasi dengan dialog. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah tidak merasa melakukan diskriminasi antara muslim dengan nonmuslim,” ungkap Ketua Umum PP Wahdah Islamiyah ini.[Muh Khaerul Muttaqien]
